Evaluasi Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi JK

Perjalanan kinerja pemerintahan Jokowi JK dengan Kabinet Kerja setelah resmi dilantik memberikan kesan positif dan negatif. Bagi para pendukung Presiden Jokowi tentunya hasil kerja Jokowi banyak memberikan hal positif dan bermanfaat.

Tetapi di lain sisi bagi para lawan politik Jokowi tentunya evaluasi hasil kerja pemerintahan Jokowi 1 tahun ini dianggap justru lebih menyusahkan rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden dan wakil Presiden Indonesia yang kini memimpin negara kita ini.

Dua hal yang memang wajar karena satu sisi memihak, sisi lainnya mengkritisi berbagai macam jenis kebijakan yang telah dibuat dan diputuskan oleh presiden ke 6 Indonesia tersebut.

Termasuk juga dalam hal bagaimana Hasil Kerja Menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi pula setelah 1 tahun. Hal ini juga tentunya perlu untuk dievaluasi pula.

Keberhasilan Tantangan Kekurangan Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla

Berikut ulasan yang disampaikan oleh Toni Ervianto alumnus pasca sarjana Universitas Indonesia seperti yang dilansir dari detik.com dengan judul pemberitaan 1 tahun jokowi jk.

Keberhasilan Kesuksesan Presiden Jokowi antara lain adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan menuntaskan pembangunan jalan tol "Palikanci" yang telah berhasil menguraikan kemacetan lalu lintas di wilayah Jawa selama ini.
2. Pembangunan sejumlah lokasi tol laut, "pemangkasan" waktu dwelling time, memerintahkan pencabutan izin perusahaan-perusahaan pembakar lahan dan hutan dan lain-lain.
3. Di bidang Penegakan Hukum dan HAM, Presiden Jokowi juga telah memberikan grasi kepada sejumlah orang yang selama ini bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), pelaksanaan eksekusi mati terhadap para gembong narkoba yang sudah memasuki tahap kedua, melaksanakan reformasi birokrasi berdasarkan ketentuan dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN), walaupun belum maksimal, membekukan sejumlah PTS ilegal, mendukung sepenuhnya langkah KPK memberantas korupsi bersama-sama aparat penegak hukum.
4. Di bidang politik, walaupun pada awalnya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dihadapkan kepada beragam 'gangguan politik' mulai dari "rivalitas yang tidak berkesudahan" antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), namun pada akhirnya Jokowi berhasil mempertahankan terjalinnya komunikasi politik dengan parlemen, bahkan ada kecenderungan positif KMP mulai mengurangi tekanan-tekanan politiknya seiring dengan misi pemerintahan Jokowi-JK untuk mensejahterakan masyarakat berjalan pada rel yang benar dan dinilai baik oleh KMP.
5. Presiden Joko Widodo juga melakukan reshuffle kabinet terhadap para menterinya yang 'lamban' bekerja dan diyakini reshuffle kabinet tidak akan berhenti dilakukan Jokowi sebagai langkah punish and reward serta evaluasi terus menerus.

Sedangkan tantangan permasalahan yang dihadapi Pemerintahan Presiden Jokowi Jusuf Kalla antara lain :

1. Tantangan bagi pemerintahan Jokowi-JK yang perlu diselesaikan secepatnya salah satunya adalah adanya niat China untuk merebut Natuna dari Indonesia. Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di tengah Laut China Selatan berpotensi menjadi sumber konflik kedaulatan Republik Indonesia. Isu tersebut muncul setelah Presiden Joko Widodo mengkritik peta Republik Rakyat China yang memasukkan Natuna yang kaya gas alam itu dalam wilayahnya.
2. Kelemahan pemerintahan Jokowi kemungkinan adalah "hijacking by bureaucracy" (dapat diatasi dengan reshuffle dan restrukturisasi birokrasi), dan "unfinished revenge politic" (dapat diatasi dengan merangkul kepentingan oposisi), dari segi environment baik internal dan eksternal ternyata pemerintahan Jokowi-JK dapat mengadopsi dan mengantisipasinya sejauh ini secara baik.

Di lain pihak berikut penuturan Johnny G Plate selaku Wakil Ketua Fraksi partai NasDem di DPR seperti informasi yang dilansir dari tribunnews.com menilai pemerintahan Jokowi-JK telah mengimplementasikan Nawacita dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Menurutnya, hal itu perlu dilanjutkan dan menjadi kerja kolektif seluruh komponen bangsa.

Johnny mengatakan, di bidang ekonomi pada saat dimana terjadi pelemahan ekonomi dunia dan tekanan nilai tukar rupiah terhadap dollar yang luar biasa, Indonesia masih bisa bertahan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi positif pada kisaran 4,7 persen.

Ukuran-ukuran makro ekonomi kita lainnya seperti cadangan devisa, neraca perdagangan tingkat inflasi, GDP juga terbilang baik dan itu mampu menciptakan kepercayaan internasional akan daya tahan ekonomi kita.

"Pemerintah juga melakukan empat paket kebijakan ekonomi yang juga bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menciptakan lapangan pekerjaan dan daya beli untuk mendorong konsumsi domestik," kata Johnny saat dikonfirmasi, Senin.

Anggota Komisi XI DPR RI itu menuturkan, di bidang Polhukam banyak kemajuan dengan tetap perlu memperhatikan keadilan hukum termasuk tidak perlu kompromi terhadap kasus hukum serta pelanggaran dan penerapan hukum.

"Masalah asap merupakan masalah yang sangat kompleks dan presiden mengambil inisiatif dengan turun ke lapangan untuk mengatasi masalah ini suatu komitmen yang kuat. Kita harapkan bisa segera teratatasi," tuturnya.

Untuk bidang kesejahteraan kata Johnny, ada banyak kegiatan prorakyat yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial bagi rakyat yang termarjinalkan.

Hal itu dibuktikan melalui program-program terukur baik Bansos, KIS dan KIP.
Sumber : detik.com dan juga tribunnews.com.

Terima Kasih Telah Membaca & Silakan berbagi dengan sahabat lainnya Sharing Informasi