Situasi Keamanan Politik Ekonomi Menjelang Pemilu 2014

Stabilitas keamanan politik sosial ekonomi jelang pemilu tahun 2014 yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 9 April 2014 relatif aman, terkendali dan kondusif. Demikian yang diutarakan oleh Djoko Suyanto selaku Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) pada berita informasi yang dilansir dari website www.setkab.go.id mengenai Situasi Kondusif Jelang Pemilu 2014.

"Pemerintah secara umum berhasil mengelola dinamika politik, hukum dan keamanan nasional, dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Meski demikian, untuk memastikan stabilitas politik, hukum dan keamanan jangka panjang, seluruh komponen bangsa harus bekerjasama bagi penegakan hukum dan pemberian keamanan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," kata Menko Polhukam Djoko Suyanto saat memimpin Rapat Koordinasi Menko Polhukam dengan Kepala Perwakilan RI wilayah Asia Pasifik, di Grand Millennium Hotel, Beijing, Jumat (15/11).

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Raja Sapta Oktohari berharap stabilitas keamanan menjelang Pemilu 2014 sebab stabilitas sosial politik dan keamanan yang terganggu bisa menjadi tantangan besar dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Okto mengatakan dinamika sosial politik belakangan ini memang cenderung dinamis apalagi menjelang Pemilu 2014.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan stabilitas politik dan keamanan dapat terjaga sepanjang 2013 dan menjelang pemilu 2014 sehingga perhelatan politik lima tahunan itu dapat berlangsung dengan tertib.

"Menuju Pemilu 2014, saya mengajak saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air dan seluruh rakyat Indonesia untuk menciptakan kehidupan berdemokrasi yang santun, beretika, teduh, dan damai,"

Kepala Negara mengatakan kondisi keamanan dan ketertiban yang stabil dapat membantu pembangunan berlangsung dengan baik.

"Suasana yang tertib, aman dan damai seperti itu amat kita perlukan untuk membangun negara kita menuju masa depan yang lebih baik," kata Presiden.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung meminta pemerintah benar-benar menjaga stabilitas politik melalui penciptaan iklim keamanan yang kondusif sehingga pelaksanaan Pemilu 2014 berjalan demokratis. Pemerintah juga harus menyediakan semua hal terkait penyelenggaraan pemilu agar berjalan dengan demokratis.

Untuk saat ini, Akbar memandang pemerintah masih serius menyelenggaraan Pemilu 2014 dengan mengalokasikan anggaran senilai Rp 17 trilun untuk berlangsungnya pesta demokrasi pemilu 2014 tersebut. Dengan dana sebesar itu, pemilu mendatang harus bisa mencerminkan peningkatan kualitas berdemokrasi di Indonesia.

Namun, itu semua baru bisa terwujud apabila semua pihak mempersiapkan diri sebaik-baiknya. “Pelaku politik, pengamat, dan media massa harus bisa menciptakan iklim politik yang kondusif, sehingga terselenggara pemilu yang jujur dan adil,” ujarnya.

Pada saat yang sama, peran partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi juga harus lebih ditingkatkan dalam praktik politik. Fungsi itu terkait untuk menjembatani kepentingan rakyat, pendidikan, dan rekrutmen politik, kaderisasi, serta menetapkan kebijakan untuk rakyat.

Sebelumnya, pemerintah menganggarkan tidak kurang dari Rp17 triliun untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Jumlah tersebut belum berasal dari para peserta pemilu.

Perhelatan demokrasi itu merupakan yang terbesar tidak saja bagi Indonesia namun juga dalam bandingannya dengan pemilu di negara-negara demokrasi lainnya. Semua rakyat berharap dan perlu memastikan pemilu mendatang berlangsung secara lancar, tertib, dan damai.(www.beritadewan.com).

Terima Kasih Telah Membaca & Silakan berbagi dengan sahabat lainnya Sharing Informasi