Ad
Thursday, April 10, 2014

PDI Perjuangan Menang Pemilihan Legislatif Pemilu 2014

Hasil Hitung Cepat Pemilu 2014 telah diselesaikan oleh para lembaga survey di Indonesia yang mengadakan penghitungan cepat quick count pada pemilihan legislatif pemilihan umum hari rabu 9 April 2014 ini. Untuk sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah keluar sebagai partai pemenang pemilu legislatif tahun 2014 ini versi quick count beberapa lembaga survey di Indonesia.

Berdasarkan hasil hitung cepat CSIS dan Cyrus Network pada Rabu, PDIP hingga pukul 17.30 WIB tercatat mendapat suara terbanyak dengan 19,1 persen suara nasional disusul Golkar dengan 14,3 persen, Gerindra (11,9 persen) dan PKB (9,5 persen).

Sementara itu Demokrat mendapat 9,4 persen, PAN 7,4 persen, PPP (6,8 persen), PKS (6,8 persen), Nasdem (6,8 persen), Hanura (5,4 persen), PBB (1,6 persen) dan PKPI (1 persen).

PDI Perjuangan Menang Pemilihan Legislatif Pemilu 2014

"PDIP memang memenangkan pemilu legislatif tapi perolehan suaranya jauh dari perkiraan sejumlah poling yang dilakukan sebelumnya," kata peneliti senior Phillips J Vermonte dalam konferensi pers CSIS dan Cyrus Network di Jakarta Pusat, Rabu (9/4). Seperti yang dikutip dari website www.republika.co.id pada hari pemilihan rabu tanggal 9 April 2014 kemarin.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, partai yang menempati urutan empat besar hasil quick count sejumlah lembaga berpeluang untuk menentukan peta koalisi ke depan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menempati urutan teratas dengan kisaran perolehan suara 19 persen, menurutnya, tidak akan berkoalisi dengan tiga partai di bawahnya, yakni Golkar, Gerindra, dan Demokrat.

PDIP Pemenang Pemilu Legislatif 2014

Hal ini juga tentunya tidak jauh berbeda dengan hasil dari lembaga survey indonesia LSI yang juga bekerja sama dengan salah satu televisi swasta di Indonesia TV One yang juga memberikan informasi seputar Hasil Quick Count Hitung Cepat Pileg 2014 yang juga dimenangkan pula oleh PDIP juga disusul partai golkar dan Gerindar di urutan kedua dan ketiga.

Megawati selaku ketua umum PDIP memberikan pernyataan atas hasil quick count sejumlah lembaga yang menempatkan PDI-P pada posisi teratas dengan perolehan suara tertinggi di Pemilu 2014. Setelah 10 tahun, kini kemenangan ada dalam genggaman. Meski baru sebatas dari hasil hitung cepat.

Dari pernyataan yang dilontarkannya, meski dengan suara parau, Mega tak dapat menyembunyikan kebahagiaan atas kemenangan PDI-P. Nuansa kemenangan pun terasa di kediamannya. Puluhan bahkan ratusan kader berkumpul. Sebuah layar besar berukuran 2x3 meter menjadi pusat perhatian. Di layar terpampang hasil hitung cepat perolehan suara Pemilu 2014. Hasilnya, PDI-P berada di kisaran 19-20 persen.
Abu Farras Artikel Terbaru
Thursday, March 20, 2014

Kementrian Lembaga Yang Belum Umumkan Hasil Tes CPNS Honorer K2

Pengumuman Hasil Kelulusan tes cpns honorer K2 di 8 Kementrian Lembaga negara akan segera dilakukan setelah proses verifikasi data honorer kategori II selesai dilakukan agar tidak ada permasalahan terkait dengan pengumuman kelulusan cpns honorer yang banyak ditemukan terkait dengan data bodong palsu honorer k2 yang lulus tes cpns tahun 2013 kemarin.

Hal ini disampaikan oleh Azwar Abubakar sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengumpulkan para Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Utama dari delapan Kementerian/Lembaga, yang belum mengumumkan kelulusan tenaga honorer kategori 2 di kantor Kementerian PANRB, Rabu (19/03) seperti yang dikutip dari laman www.menpan.go.id.

Kementrian Lembaga yang belum umumkan hasil cpns honorer

Daftar Kementrian Lembaga yang belum umumkan hasil cpns honorer :
  1. Kementerian Pertahanan.
  2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  3. Kementerian Kesehatan.
  4. Kementerian Agama.
  5. Kementerian Pekerjaan Umum.
  6. Badan Pertanahan Nasional.
  7. Mahkamah Agung.
  8. Mabes POLRI.
Seperti halnya yang dilakukan terhadap pejabat pembina kepegawaian (PPK) pemerintah daerah, Menteri minta sebelum diumumkan dilakukan verifikasi kebenaran tenaga honorer K2 yang di instansi masing-masing terlebih dahulu, sebelum diumumkan. “Dengan demikian, setelah diumumkan semuanya sudah clear,” ujarnya.

Seperti halnya yang dilakukan terhadap para pejabat pembina kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah, yang harus menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) saat menyerahkan berkas tenaga honorer K2 yang dinyatakan lulus, kedelapan instansi ini juga harus menandatangani SPTJM.

Untuk membantu verifikasi, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) agar masing-masing mengisikan data dalam 10 kolom. Isinya mulai dari nama, nomor ujian, umur, Terhitung Mulai Tanggal (TMT), ijasah waktu diangkat sebagai tenaga honorer, ijasah sekarang, posisi pekerjaan, di mana dia bekerja, dan lain-lain. “Saya harap dalam seminggu ke depan data-data tersebut sudah masuk ke Pansel, sehingga pengumuman dapat dilakukan pada pertengahan April mendatang,” tambah Azwar.

Dalam kesempatan tersebut, Azwar Abubakar juga menyampaikan bahwa untuk tahun 2014 ini, akan dimulai rekrutmen pendaftaran untuk aparatur sipil negara (ASN). Dikatakan bahwa Kementerian PANRB mengajukan usulan formasi ke Kementrian Keuangan sebanyak 100 ribu, dengan rincian 65 ribu CPNS, dan 35 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK.

Seperti halnya CPNS, formasi PPPK dikendalikan oleh pusat, Selain akan diberlakukan juga untuk (PPPK). Saat ini tengah disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang PPPK, dan diharapkan selesai dalam waktu dekat. "PPPK bisa saja seorang profesor, guru SD, dokter, D3, dan lain-lain," ujar Azwar. Karena itu, selain mengusulkan CPNS juga mengusulkan PPPK yang akan direkrut.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara Eko Sutrisno, Sesmen PANRB Tasdik Kinanto, tim konsorsium, serta tim QA yang tergabung dalam Panselnas
Abu Farras Lowongan CPNS
Saturday, March 01, 2014

Penetapan NIP CPNS Honorer K2

Persyaratan pengangkatan honorer k2 menjadi cpns dan juga penetapan nomor induk pegawai negeri sipil dari tenaga honorer yang lulus tes cpns telah diatur dan ditetapkan dengan aturan tersendiri dari pemerintah. Karena memang setekah nama-nama tenaga honorer kategori II yang telah dinyatakan lulus pada tes cpns jalur khusus honorer 10 pebruari kemarin untuk segera bisa melengkapi persyaratan pemberkasan untuk mengurus NIP yang baru nantinya.

Eko Sutrisno selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) seperti informasi pemberitaan yang dimuat dalam laman www.setkab.go.id telah mengirimkan surat kepada semua Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pusat, PPK Provinsi, dan PPK Kabupaten/Kota.

Surat tertanggal 27 Februari 2014 itu merupakan penegasan persyaratan dan prosedur dalam penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer K2 Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014.

Penetapan dan Pemberkasan NIP CPNS Honorer K2 Lulus CPNS

Karena memang untuk jalur umum pada seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2013-2014 ini untuk masapenetapan NIP CPNS Umum Dan TMT telah pula diumumkan dan diinformasikan pula oleh pemerintah.

Penetapan Pengangkatan NIP CPNS Honorer K2

Dalam surat Kepala BKN itu juga disampaikan penentuan mulai berlakunya pengangkatan Tenaga Honorer K2 menjadi CPNS, yaitu :
  • Apabila usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sampai dengan akhir Februari 2014, maka penetapan pengangkatannya terhitung mulai tanggal (TMT) 1 April 2014.
  • Apabila usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sampai dengan akhir Maret 2014, maka penetapan pengangkatannya TMT 1 April 2014.
  • Apabila usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sampai dengan akhir April 2014, maka penetapan pengangkatannya TMT 1 Mei 2014
  • Apabila usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sampai dengan akhir Mei 2014, maka penetapan pengangkatannya TMT 1 Juni 2014.
"Usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer K2, sudah harus diterima secara lengkap di BKN/Kantor Regional BKN paling lambat pada 31 Mei 2014,” tegas Kepala BKN Eko Sutrisno.

Persyaratan Tenaga Honorer K2 agar dapat diangkat menjadi CPNS

Adapun untuk beberapa hal yang berhubungan dengan syarat-syarat pengangkatan tenaga honorer K II ini seperti informasi pemberitaan yang berkaitan dengan Pemberkasan NIP CPNS Honorer K2 Yang Lulus Tes CPNS adalah sebagai berikut :
  1. Diangkat oleh PPK ata Pejabat Lain di bidang pemerintahan.
  2. Usia paling tinggi 46 tahun dan paling rendah 19 tahun pada 1 Januari 2006.
  3. Mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005, dan sampai saat pengangkatan sebagai CPNS masih bekerja secara terus-menerus.
  4. Penghasilannya tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  5. Bekerja pada instansi pemerintah.
  6. Dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB).
  7. Syarat lain yang ditentukan dalam perundang-undangan.
Sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan prosedur penyampaian usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil adalah:
  • PPK mengumukan kembali kepada masyarakat melalui media website instansi, surat kabar lokal, dan papan pengumuman atau media lain yang tersedia di lingkungan masing-masing setelah menerima hasil pengumuman Tenaga Honorer K2 yang lulus seleksi dari Menteri PAN-RB.
  • Apabila ada keberatan/sanggahan tentang kebenaran terhadap hasil pengumuman, PPK bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan keberatan/sanggahan tersebut, dan memastikan bahwa nama Tenaga Honorer K2 yang diusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala BKN/Kantor Regional BKN sudah benar menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
  • Apabila di kemudian hadi ditemukan adanya data dan atau keterangan yang tidak benar, maka PPK siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana.
  • Usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang disampaikan kepada Kepala BKN/Kantor Regional itu harus disertai dengan “Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak” sebagaimana terlampir dari surat Kepala BKN itu, dengan materai Rp 6.000;
“Surat pernyataan sebagaimana dimaksud wajib dilampirkan pada setiap berkas perorangan yang diusulkan dalam penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil,” bunyi surat Kepala BKN Eko Sutrisno itu.

Disebutkan juga, usulan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer K2 itu, selain menyampaikan berkas secara lengkap dan benar, juga harus melampirkan pengumuman keputusan kelulusan dari masing-masing PPK.(setkab.go.id).
Abu Farras Lowongan CPNS
Thursday, February 20, 2014

Guru Honorer K2 Tidak Lulus CPNS Prioritas Menjadi PPPK

Pengumuman kelulusan tes cpns honorer K2 telah diumumkan oleh Panselnas dan juga Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi pada tanggl 10 februari 2014 dan dilakukan secara bertahap. Mulai dari hasil tes cpns honorer kementrian dan instansi pusat, pengumuman hasil cpns honorer provinsi kabupaten kota seluruh Indonesia dan bisa diakses melalui website cpns.menpan.go.id dan beberapa situs website media partner dari pemerintah untuk mengumumkan daftar nama-nama yang lulus tes cpn honorer k2 ini.

Untuk membaca hasil tes cpns honorer kawan-kawan bisa membacanya pada informasi berikut ini : Pengumuman Hasil Tes CPNS Honorer K2 10 Pebruari 2014. Karena memang pada pengumuman dan informasi tersebut hanya sebagian kecil para guru honorer yang akhirnya dinyatakan lulus pada tes kemampuan dasar seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil untuk jalur khusus tenaga honorer.

Guru Honorer K2 Tidak Lulus CPNS Prioritas Menjadi PPPK

Pemerintah akan memberikan kesempatan kepada tenaga honorer kategori II (K2) yang tidak lulus dalam tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini untuk mengikuti seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, karena tidak mungkin semua guru honorer bisa masuk menjadi PPPK, pemerintah berharap daerah bisa mengurus eks tenaga honorer K2 itu.

Hal ini juga diungkapkan oleh Azwar Abubakar selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan juga Bahrul Hayat selaku Sekjen Kementerian Agama yang juga merupakan bagian dari kesimpulan Raker Pansus Guru DPD RI seperti informasi pemberitaan yang didapatkan dilansir dari website situs www.menpan.go.id pada tanggal 19 Februari 2014 dengan tajuk yang pemberitaan berbunyi Formasi PNS 60 Ribu, PPPK 40 Ribu diusulkan oleh pemerintah di penerimaan pendaftaran cpns tahun 2014 ini nantinya.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ke depan tidak dikenal lagi adanya tenaga honorer. ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Karena itu persoalan tenaga honorer harus dituntaskan.

Dalam kesempatan itu, Menteri Azwar Abubakar mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pelaksanaan UU tentang ASN, yang terdiri dari 19 peraturan pemerintah dan 5 Peraturan Presiden. Salah satu PP yang tengah disusun adalah mengenai PPPK, yang diharapkan bisa diterapkan tahun 2014 ini.

Azwar menambahkan, tahun ini pihaknya mengusulkan formasi pegawai sebanyak 100 ribu, yang terdiri dari 60 ribu PNS dan 40 ribu PPPK. “Untuk PPPK, sepuluh ribu diantaranya akan dialokasikan untuk tenaga penyuluh. Di sini masih ada peluang bagi guru honorer kategori 2 untuk ikut seleksi,” tambahnya.

Diakui bahwa tidak mungkin semua guru honorer bisa masuk menjadi PPPK tahun ini. Pasalnya, jumlah honorer K2 yang ikut seleksi sebanyak 253 ribu, sementara yang diterima hanya sekitar 100 ribu. Apalagi sisa formasi sekitar 30 ribu itu juga diperuntukkan untuk tenaga ahli lain, seperti tenaga kesehatan, tenaga teknis dan lain-lain.

Untuk itu, Menteri PANRB mengimbau kepada para kepala daerah agar berbesar hati dan tetap memperhatikan kesejahteraan para guru honorer yang masih belum tertampung menjadi PPPK. “Saya yakin kalau tenaga guru masih dibutuhkan oleh daerah. Selama belum terisi oleh CPNS ataupun PPPK, jangan langsung tenaga honorernya diberhentikan. Kalau perlu honornya ditingkatkan,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo mengungkapkan bahwa pengadaan PPPK harus melalui beberapa tahapan, yakni perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. “Pengadaan PPPK harus berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan,” ujarnya saat menjadi nara sumber pada sosialisasi Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN di Pemprov DKI Jakarta, Rabu (19/02).

Wamen menambahkan, PPPK diangkat dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian (PPK), dan diikat dengan perjanjian kerja minimal satu tahun, dan dapat diperpanjang. Namun PPPK tidak dapat diangkat otomatis menjadi PNS.

Seperti halnya PNS, perjanjian kerja itu menjadi dasar dalam penilaian kinerja, serta dalam perpanjangan perjanjian. Penilaian kinerja juga menjadi dasar dalam pemberian tunjangan dan pengembangan kompetensi.

Seorang PPPK berhak mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kepada APBN/APBD. “Mereka juga diberi kesempatan untuk pengembangan kompetensi, dan diberikan penghargaan,” ujarnya. Selain itu, PPPK juga berhak mendapatkan perlindungan berupa jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan bantuan hukum.(www.menpan.go.id)
Abu Farras Info Update
Wednesday, February 12, 2014

Pengumuman Hasil Honorer K2 Provinsi Jawa Barat

Nama-nama honorer K2 yang lulus tes cpns Jawa Barat 2013 antara lain daerah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Sumedang, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Majalengka, Cirebon dan kota kabupaten lainnya di Provinsi jawa telah diumumkan oleh Panselnas dan Kemenpan dalam rangka pengumuman hasil tkd cpns honorer kategori II di tahun 2013-2014 ini.

Hal ini seperti yang dilansir dan diinformasikan serta diberitahukan melalui website resmi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi yaitu di laman website portal www.kemenpan.go.id tertanggal 11 Pebruari 2014 ini. Dan melalui cara mengetahui mengecek nama-nama yang lolos cpns honorer KII dapat langsung dilihat dalam website.cpns.kemenpan.go.id pula nantinya. yang sebelumnya akan diumumkan pada Kelulusan Tes CPNS Honorer K2 5 Pebruari 2014

Pengumuman Hasil Honorer K2 Provinsi Jawa Barat

Herman Suryatman selaku Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB juga mengemukakan bahwasannya Pengumuman kelulusan tenaga honorer kategori II terus menggelinding. Setelah lima provinsi yang meliputi 47 pemerintah daerah, disusul dengan Provinsi Bali yang meliputi 10 pemda, Panselnas CPNS kembali mengumumkan hasil kelulusan K-II se Provinsi Jawa Barat.

Dari 26 pemda, terdiri dari Pemprov Jabar, 8 kota dan 17 kabupaten, tenaga honorer K-II, sebanyak 16.262 orang dinyatakan lulus. Jumlah itu terdiri dari 309 orang tenaga honorer kategori II dari Pemprov Jawa Barat. Sedangkan dari Kabupaten Bogor sebanyak 1.129 orang, Kabupaten Sukabumi 677 orang, Kabupaten Cianjur 1.142 orang, Kabupaten Bekasi 1.120 orang.

Sementara dari Kabupaten Karawang ada 586 orang, Kabupaten Purwakarta 376 orang, Kabupaten Subang sejumlah 1.619 orang, Kabupaten Bandung 1.013 orang, Kabupaten Sumedang 970 orang, Kabupaten Garut 1.285 orang, Kabupaten Tasikmalaya ada 535 orang, Kabupaten Ciamis 613 orang, Kabupaten Cirebon sebanyak 424 orang. Kabupaten Kuningan 527 orang, Kabupaten Indramayu 201 orang, Kabupaten Majalengka 513 orang, dan Kabupaten Bandung Barat 539 orang.

Selain Kabupaten, tenaga honorer kategori II yang dinyatakan lulus dari Kota Bandung sebanyak 813 orang, Kota Bogor 257 orang, Kota Sukabumi 126 orang dari, Kota Cirebon 116 orang, Kota Bekasi 838 orang dari, Kota Depok 250 orang dari, Kota Cimahi 71 orang dari, dan 213 orang dari Kota Tasikmalaya.

Simak lebih lanjut dalam informasi beikut ini : Nama-Nama Yang Lulus Tes CPNS Honorer K2 Tahun 2013
Abu Farras Lowongan CPNS